Ketua MJB Panji Yuri ; Publikasi Pengelolaan Dana Desa Bentuk Informasi dan Transfaransi Publik

PANDEGLANG, BANTEN, - Menyikapi pengelolaan dan penggunaan dana desa menurut Ketua Umum Majelis Jurnalis Banten, Panji Yuri pihak desa dapat bekerjasama dengan media massa sebagai sarana informasi dan transparansi publik, agar dalam pengelolaan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai harapan demi terwujudnya pengentasan kemiskinan, serta memajukan pembangunan dan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan.

Karena kata Panji, media selain sebagai sosial kontrol, dapat juga berperan sebagai sarana informasi publik yang mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan desa.

Baca juga: Turun Dari Pesawat Indonesia 1, Presiden Jokowi Disambut Gubernur Sumatera Utara

Baru - baru ini jelas Panji, pihaknya bersama organisasi profesi jurnalis lainnya, telah mengajukan permohonan kerjasama publikasi dalam bentuk iklan atau advertorial kepada seluruh kepala desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang.

"Rencananya desa akan mengalokasikan dana publikasi advertorial sebesar Rp 2 Juta, selama satu tahun anggaran, " terang Panji kepada indonesiasatu.co.id melalui telphon selularnya, Selasa ( 27/02/2024).

Baca juga: BRIN Dorong Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran

Untuk teknis pelaksanaannya tegas pemimpin redaksi sorotdesa.com, anggaran tersebut nantinya akan dibayarkan kepada media yang meliput atau mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan desa dalam bentuk advertorial minimal lima kali maximal sepuluh kali penayangan dalam satu tahun anggaran dengan materi pemberitaan yang berbeda.

"Sementara sebagai bentuk pertanggung jawaban anggaran tentunya karya jurnalistik atau hasil liputan media, akan dijadikan sebagai laporan yang akan dimasukan ke dalam SPJ, " tukasnya

Baca juga: Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa

Jika dilihat dari dari aspek hukum, kata Panji, kerjasama kemitraan untuk publikasi ini, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018, sudah tidak ada masalah. 

"Pengawasan Dana Desa ini, sudah menjadi tanggung jawab kita semua tidak hanya media akan tetapi peran serta masyarakat itu lebih utama. Untuk itu mari kita bersama-sama turut mengawal pengalokasian dana desa, agar sesuai peruntukannya demi tercapainya cita-cita bangsa di setiap aspek pembangunan desa, " pungkasnya***

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN